Padang – Setahun berlalu sejak terjadinya tragedi berdarah yang merenggut nyawa sembilan orang warga perantauan Minang di Wamena, Papua. Tepat pada 23 September 2019 lalu, sekelompok orang melakukan aksi teror di ibukota Kabupaten Jayawijaya itu. Mereka menjarah serta membakar rumah, toko dan gedung perkantoran, lalu membunuh siapa saja yang mereka jumpai. Sebanyak 33 orang meregang nyawa, ratusan orang luka-luka, dan ribuan orang lainnya mengungsi ke tenda-tenda.

Bermula sejak pagi hari, saat mentari baru menyongsong dari ufuk timur, sekelompok massa yang memakai seragam SMK, menggelar unjukrasa. Isu rasialis menjadi pemicu utamanya. Mereka menuduh salah seorang guru di sekolah telah mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur rasisme. Unjukrasa itu dengan cepat berubah menjadi aksi anarkistis. Belakangan terkuak, aksi itu rupanya tidak murni unjukrasa para siswa, melainkan sebuah gerakan terencana karena para demonstran telah disusupi oleh kelompok kriminal bersenjata.

Pagi itu, asap hitam membumbung di angkasa. Api berkobar membakar rumah-rumah warga. Kian lama langit menjadi semakin pekat, lantaran kebakaran terus membesar. Suara tembakan berdentuman. Warga sipil kalut. Mereka berlarian, mencari tempat perlindungan. Para warga yang didominasi kaum pendatang ini menyasar kantor polisi dan markas TNI. Di sana, setidaknya mereka bisa selamat untuk sementara. Sayangnya, tidak semua orang berhasil menyelamatkan diri. Banyak yang terkepung di tengah aksi massa yang beringas.

Kerusuhan tersebut berlangsung hingga malam. Keadaan kota sangat mencekam. Aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak. Prioritas utama mereka adalah mengamankan para pengungsi, sembari menunggu tambahan personil dari ibukota provinsi. Setiap sudut kota masih dikuasai kelompok kriminal bersenjata. Sementara di pengungsian, kondisi warga memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan dan obat-obatan. Pakaian yang tersisa, hanya yang melekat di badan.

Malam itu adalah malam yang panjang. Malam di mana ketakutan menjadi selimut. . Mata nyaris tidak terpejam. Kegalauan menyelimuti badan dari hembusan angin malam yang dingin dan basah. Kegelapan membalut tangis kesedihan dan ratap pilu orang Minang yang tengah sengsara. Tangis dan darah mereka tertumpah di bumi Cendrawasih.

Kepiluan warga perantauan di Papua, terdengar nyaring oleh masyarakat Minang di tanah Sumatera. Bahkan, pemimpin daerah, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (NA), memilih untuk turun langsung melihat kondisi para pengungsi. Di tengah kondisi keamanan yang belum stabil, mantan Bupati Pesisir Selatan itu datang ke tenda-tenda, menyapa warga perantauan yang tengah gundah gulana. Ia menjadi kepala daerah pertama yang datang menembus daerah konflik di Wamena.

Kedatangan NA terasa bak obat mujarab yang diresepkan dokter berpengalaman bagi para pengungsi disana. Obat belum dimakan, tetapi sakit rasanya sudah hilang. Mereka mengadukan semua keperihan kepada NA. Layaknya seorang anak yang berkeluh-kesah kepada sang bapak. NA mendengar dengan berurai air mata. Ada 1.470 warga perantauan Minang yang kala itu berada di pengungsian. Sebagian dari mereka ingin pulang ke kampung halaman. Namun, sebagian lainnya masih ingin bertahan. NA mengamini permintaan itu, dan berjanji mencarikan solusi atas persoalan mereka.

Kemudian NA memfasilitasi 320 orang perantau Minang untuk pulang ke Sumbar. Mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak. Sedangkan sisanya diungsikan sementara ke Jayapura, menunggu kondisi Wamena pulih seperti sediakala. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, NA juga menginisiasi penggalangan dana. Hanya dalam beberapa hari, terkumpul dana lebih dari Rp4 miliar. Dana itu kemudian dibagikan kepada para korban.

Kini, sudah setahun berlalu sejak tragedi berdarah itu terjadi. Duka dan kepedihan mulai berangsur hilang dari ingatan para korban. Namun, perhatian yang dulu diberikan NA, ketika mereka didera kesusahan, tidak akan pernah hilang dari kenangan. Sikap kepemimpinan NA yang peduli terhadap derita warganya, akan diingat selamanya. Meski mereka mengadu untung jauh di rantau orang, tetapi pemimpin di kampung halaman rupanya tetap hirau dengan nasib dan keselamatan mereka. Memang begitulah cara seorang pemimpin itu diuji. Dalam situasi krisis akan terlihat pemimpin mana yang betul-betul bisa bekerja, atau yang hanya pandai bicara.

Seperti kata mantan Gubernur Sumbar yang juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, NA bukanlah sekedar pemimpin formal. Ia paham bagaimana kedudukan seorang pemimpin di Minangkabau. Ibarat ‘Kayu gadang di tangah koto. Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito,’ (Pohon besar di tengah kota. Pergi menjadi tempat orang bertanya, pulang tempat memberi berita). Pemimpin seperti inilah yang sangat dibutuhkan Sumbar ke depan.(*)