Humas Mesti Responsif Hadapi Isu-isu Negatif Pemerintah

admin

Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta aparatur humas agar meningkatkan analisis isu-isu pemberitaan yang berkembang untuk bantu pimpinan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Wagub saat memberikan materi kenot speck Rakor praktisi humas se Sumbar di Euang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kamis (10/10/2019).

“untuk kita juga harus memperkuat sumber daya manusia aparatur humas dalam pemanfaatan kemajuan teknologi, sehingga lebih efesien efektif dan akurat data yang disampaikan, sehingga lebih berbobot untuk menyakinkan pimpinan ,” kata Wagub.

Tidak hanya itu, Nasrul Abit juga berharap, peranan humas ke depan di era industri 4.0 harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, jangan hanya mengandalkan komunikasi konvesional saja tetapi harus dapat memanfaatkan sarana komunikasi baru.

Saat ini petugas humas dituntut untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi ke masyarakat melalui cara-cara yang efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Humas juga harus responsif dalam menghadapi isu-isu negatif yang ada dimasyarakat

“Berikan informasi ke masyarakat sesuai apa yang di dapat, apalagi berita tentang kepala daerah, jangan selalu beritanya ‘opok-opok’ terlalu mengangkat nama kepala daerah, itu tidak baik,” ucap Wagub Nasrul Abit.

Selain itu ia juga menyampaikan, sebagai aparat Humas tidak terlepas dari opini publik, karena salah satu fungsi Humas adalah menciptakan opini publik yang memiliki good will (kemauan baik) dan partisipasi. Harus ada perimbangan dalam penyampaian informasi.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga menyampaikan, bahwa humas dalam menjalankan tugasnya mesti didukung tehnologi dan aplikasi pendukung kecepatan akses analisis, untuk mengantisipasi munculnya berita yang tidak benar untuk diredam.

“Oleh karenanya petugas humas dituntut harus bisa menguasai teknologi dan memahami tugas sesuai kode etik, sebab zaman digital ini semua serba cepat, dengan sedetik saja berita langsung muncul,” jelas Nasrul.

“Melalui Biro Humas, perlu ada peningkatan kinerja bagian analisa pemberitaan turut membantu dalam menjalankan suatu program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Humas juga berperan dalam membangun dan memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal. Humas harus membangun strategi untuk menanamkan kepercayaan publik, tidak hanya memperoleh citra positif tetapi mampu dipertahankan.

Pada kesempatan itu Kepala Biro Humas Setda Sumbar Jasman menyampaikan, Rapat Koordinasi Kehumasan ini bertujuan untuk membentuk sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota dalam penyampaian berita, sebagai pusat penyebarluasan informasi pemerintah.

“Sebagai humas dalam hal penyebarluasan informasi pemerintah ke masyarakat, perlu dilakukan kerjasama dengan media dalam bentuk penyampaian informasi pembangunan, menjaga stabilitas informasi pembangunan daerah dan membangun kepercayaan publik,” papar Jasman.

Humas memegang peranan sangat penting, apalagi terkait pemerintahan. Humas ujung tombak pembentukan citra positif pemerintahan, sehingga peranan humas sangat vital.

“Rakor kehumasan suatu kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Aparatur humas dituntut menguasai tehnologi ditengah semakin terbukanya informasi publik melalui berbagai media sosial,” ungkapnya.

Humas pemerintah, menurutnya merupakan garda terdepan memberikan informasi pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. SDM yang handal, kreatif dan inovatif suatu keharusan yang harus dimiliki.

“Masyarakat kita kerap disajikan dengan informasi yang belum tentu benar. Jika ini terjadi, humas harus mampu mengimbangi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” pinta Jasman.

Selanjutnya Kepala Bagian Analisa Pemberitaan Humas Sumbar Zardi Syarif setelah pembukaan juga menyampaikan, humas itu harus mampu berikan informasi semua kinerja ke publik, baik kebijakan pimpinan maupun isu daerah.
Dalam penyampaian informasi pemerintah perlu strategi komunikasi ke publik, yaitu bisa meredam pemberitaan negatif yang terus menerus terhadap pemerintah, agar opini masyarakat tidak berlarut-larut dikendalikan oleh pemberitaan negatif.

“Untuk itu perlu dilakukan pembenaran informadi mengembalikan positif pemerintah, paling penting menghindari krisis akibat pemberitaan. Humas harus mampu bersahabat dengan media,” tuturnya