Padang – Setelah mengoptimalkan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Coronavirus (COVID-19) di Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), kini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pencegahan melalui jalur darat.

Seluruh pintu masuk perbatasan dari provinsi tetangga menuju Sumatera Barat, diawasi secara ketat. Kendaraan berplat nomor yang bukan berasal dari Sumatera Barat di stop. Suhu tubuh seluruh penumpang dicek untuk memastikan tidak terpapar Coronavirus (COVID-19).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di sela – sela pemantauan di daerah kelok sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu 21 Maret 2020.

“Bahwa kita sekarang harus mengawasi masyarakat kita yang datang dari luar provinsi Sumbar melalui jalur darat. Sejak sore kemarin hingga malam tadi, kita sudah pantau dan cek suhu tubuh masyarakat yang datang dari Pekanbaru. Ini upaya kita mencegah wabah corona masuk ke Sumbar,”kata Nasrul Abit.

Menurut Nasrul Abit, khusus untuk Kabupaten Limapuluh Kota, sudah cukup siap. Bahkan, di Pangkalan sudah ada posko. Nanti, seluruh kendaraan yang datang dari arah Pekanbaru menuju Sumbar akan di stop. Mereka akan dijelaskan tentang adanya pemeriksaan. Seluruh, penumpangnya akan di cek suhu tubuh menggunakan thermo gun (alat pengecekan suhu tubuh, yang dipegang tangan -red).

Jika kemudian terdapat ada yang suhu tubuhnya diatas normal, maka akan segera diisolasi ke kendaraan ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit rujukan COVID-19 Ahmad Mukhtar (RSAM) kota Bukittinggi.

Hingga kini masih belum ditemukan satupun kasus positif COVID-19. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap meningkatkan penanganan dan pencegahan agar wabah corona tidak menyebar ke Ranah Minang. Salah satunya, dengan cara meningkatkan pengawasan diseluruh pintu masuk.

“Kita tetap mewaspadai corona ini. Kalau daftar orang dalam pemantauan, sekarang turun dari angka ribuan menjadi 102 orang. Karena, sudah melewati 14 hari. Kalau yang positif belum ada,” tutup Nasrul Abit yang terus fokus mengawasi hasil kesepakatan pemerintah di lapangan. (*)