Oleh : Wulan Magdalen (Harian Singgalang, Senin/5 Oktober 2020)

Tepat pada 30 September 2009 silam, terjadi gempa besar di Sumatera Barat (Sumbar). Kota Padang adalah salah satu daerah paling terdampak bencana tersebut. Puluhan bangunan rubuh dan ratusan jiwa melayang.
Kedahsyatan gempa itu membuat Pemerintah Kota Padang membangun Monumen Gempa Padang, yang terletak di dekat Taman Melati. Monumen itu diresmikan Pemerintah Kota Padang setahun setelah gempa terjadi. Selain sebagai situs untuk mengenang nama-nama korban, tugu tersebut seperti mengingatkan kita semua bahwa bencana bisa terjadi kapan saja.

Sumbar merupakan daerah yang berada di cincin api, mestinya memperkuat sistem mitigasi bencananya. Dari bawah tanah ada peraduan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang berpotensi menimbulkan gempa dahsyat. Dari langit ada hujan yang dapat mengakibatkan banjir, dan angin buruk yang bisa menimbulkan angin puting beliung. Di bagian pesisiran kita dicemaskan oleh tsunami dan abrasi pantai. Di daerah pergunungan kita ditakutkan oleh letusan gunung berapi. Yang terbaru ada likuefaksi, yang menurut para ahli berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Sumbar.
Sepertinya, tidak ada tempat aman di Sumbar untuk bersembunyi dari bencana.

Tidak hanya itu, kita telah memasuki era perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu bumi yang disebabkan efek gas rumah kaca. Hal itu mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi atmosfer karena perubahan yang terjadi pada suhu, curah hujan, pola angin, dan bebagai efek-efek lain secara drastis.

Dampak perubahan iklim sudah terasa. Misalnya saja, melelehnya es di Kutub Utara dan Selatan, kebakaran yang terjadi di hutan Australia mulai pertengahan 2019 sampai awal 2020 dan kebakaran di hutan Amazon pada akhir tahun lalu, juga beberapa bencana lain, seperti longsor, banjir, yang disebabkan oleh curah hujan yang tidak stabil.

Karena itulah, kita harus menjalankan mitigasi bencana sedari dini untuk mengurangi resikonya, dan tentu saja untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Untuk membuat mitigasi bencana yang masif, kita membutuhkan sokongan pemerintah. Pemerintah adalah tonggak utama dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan bencana. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memokuskan perhatiannya ke bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga ke kestabilan antara alam dan manusia.

Pada momentum Pilgub Sumbar kali inilah kita bisa melihat calon mana yang lebih serius memperhatikan program mitigasi bencana untuk kedepannya. Dari ke empat paslon pada Pilgub Sumbar 2020, perhatian saya tertuju kepada paslon nomor urut 2, Nasrul Abit dan Indra Catri. Saya melihat dari pengalaman yang telah dilalui oleh paslon tersebut. Selama berkiprah menjadi Wakil Gubernur, Nasrul Abit adalah pemimpin yang sangat memokuskan perhatiannya ke bencana alam yang terjadi di Sumbar. Nasrul Abit selalu turun ke lapangan untuk meninjau tempat bencana terjadi. Ia juga berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan program mitigasi bencana di beberapa daerah rawan bencana.

Selain itu, Nasrul Abit juga belajar tentang tata kelola penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sendai, Jepang, untuk memperkuat mitigasi bencana di Sumbar. Dalam kunjungan kerja tersebut beliau berdiskusi dengan Wakil Gubernur Prefecture Miyagi, Fukuchiji, terkait penanggulangan bencana dan rekonstruksi pascabencana. Ilmu yang beliau dapat di Jepang tentu sangat berguna bagi Sumatera Barat sebab bencana yang harus mendapat perhatian besar adalah gempa bumi dan tsunami.

Jadi, saya tidak heran juga mengapa mitigasi bencana menjadi salah satu program unggulan Nasrul Abit dan Indra Catri pada Pilgub Sumbar 2020. Paslon nomor urut dua ini paham bahwa mitigasi bencana dan pengetahuan akan hal itu adalah sesuatu yang penting untuk saat ini.(*)