Nasrul Abit Berencana Bangun Pabrik Pengolah Pisang di Mentawai

admin

MENTAWAI — Tak hanya kaya akan hasil laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga kaya akan hasil pertanian. Contohnya, rotan, pisang, cengkeh, pinang, dan kelapa, melimpah di Bumi Sikerei itu. Namun, nilai jual komoditas itu sangat rendah.

Hal itu disampaikan Laban, warga Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai, kepada calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit, Sabtu (21/11).

“Inilah nasib kami, Pak Nasrul. Mentawai susah maju. Ditanam pisang, pisang murah. Ditanam pinang, pinang murah. Begitu juga cengkeh. Jika dijual keluar mahal di ongkos, Pak, padahal produksi pisang kami melimpah di sini,” tuturnya.

Selanjutnya, ia meminta Nasrul Abit mencarikan solusi atas persoalan itu jika terpilih menjadi gubernur.

Kedepannya, kata Nasrul Abit, setiap daerah di Mentawai harus ditentukan komoditas unggulannya. Hal ini dilakukan agar pengembangan sektor ini bisa terfokus.
Menurutnya, komoditas pertanian Mentawai harus dikembangkan menjadi bahan bernilai guna. Caranya ialah dengan memanfaatkan teknologi atau dikelola dalam jumlah besar.

“Kami ingin ada komoditas yang bisa dikembangkan, seperti pisang. Kita bisa bangun pabrik pengolahan pisang. Jadi, pisang tidak dijual per tandan lagi. Pisang kita olah agar tidak berat di ongkos. Pisang bisa diolah menjadi keripik atau yang lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Nasrul Abit mengatakan, jika terpilih jadi gubernur, hal pertama yang ia lakukan ialah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerja sama itu dilakukan agar pemerintah provinsi bisa masuk untuk menuntaskan persoalan Mentawai.

“Gubernur dan bupati harus sejalan. Harus ada sinkronisasi sehingga kita bisa tuntaskan masalah bersama-sama, termasuk pemerintah pusat,” ucapnya.

Dituturkan Nasrul Abit, bahwa masih banyak persoalan yang harus dibenahi untuk mengeluarkan Mentawai dari status daerah tertinggal. Ia menyebut bahwa ada enam kriteria dengan 27 indikator yang harus dibenahi bila suatu daerah ingin entas dari status tertinggal.

“APBD kabupaten yang sangat terbatas dipastikan tidak akan bisa ‘meng-upgrade’ semua indikator itu. Karenanya, butuh sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ucapnya.(*)