Nasrul Abit Minta Biro Perjalanan Umrah Tidak Potong Uang Jamaah Yang Gagal Berangkat

admin

Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meminta jamaah dan biro perjalanan umrah bersikap bijak, terkait dengan larangan masuk ke Arab Saudi untuk wisata dan ibadah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19).

Pemerintah, kata Nasrul Abit, saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin melobi Pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jemaah terutama yang sudah memiliki visa.

“Presiden juga sudah merespon ini, dan kita bisa memahami kondisi ini. Untuk itu, semua jemaah yang akan berangkat namun dibatalkan, kita mohon ini untuk dapat di maklumi,” jelas Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar, Jumat 28 Februari 2020.

Biro perjalanan diminta untuk tidak memotong dana atau memberikan biaya tambahan kepada jemaah yang gagal berangkat.

“Dan tentunya, kita berharap biro perjalanan umrah jangan dipotong uang jemaah,” kata birokrat berpengalaman itu.

Menurut Nasrul Abit dengan tidak adanya pemotongan uang jemaah maka keberangkatan bisa kapan saja dilaksanakan setelah izin kembali dibuka.

“Jadi uang tetap ada, tinggal nunggu waktu keberangkatannya saja. Mudah-mudahan, sebelum musim Haji masuk, masalah corona ini sudah selesai. Sehingga, nanti jemaah haji tidak ada permasalahan. Sekali lagi, tolong biro perjalanannya, kembalikan lagi orangnya (jemaah) ketempat masing-masing jika sudah berada di kota Padang untuk berangkat,” tegasnya.

Seperti diketahui penerbangan langsung ke Jedda dan Makkah telah dilakukan dari Bandara Internasional Minangkabau. Diperkirakan sekitar 3 ribu jamaah berangkat setiap bulannya

“Kita imbau jemaah untuk bersabar. Pemerintah sedang berupaya,” ujar Nasrul Abit.

Sebelumnya, usai menggelar pertemuan dengan dengan Nasrul Abit, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyebutkan, jika pihaknya sangat memahami tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Apalagi mengingat jenis ibadah yang ada di Mekkah tidak ada batas. Dalam artian, kalau melakukan tawaf tentu saja akan berdekatan dengan jamaah lain.

Terkait dengan timbulnya kerugian materil, Ihsan menegaskan saat ini pihaknya dan Pemerintah RI juga sedang berupaya melakukan lobi dengan otoritas Arab Saudi. Salah satunya yakni, mengupayakan pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau di jadwal ulang.

“Untuk kerugian materil, itu yang sedang kita lobi ke Arab Saudi. Permasalahan dengan alasan force majure, maka pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa di gantikan atau di jadwal ulang,” tutup Ihsan Yunus.

Terkait hal ini, Kepala Otoritas Bandara Wil VI Padang, Agoes Subagyo sebelumnya juga telah menyikapi hal tersebut.

Dalam relis yang dikirim Humas BIM, Fendrick Sondra menyebutkan pihak Otoritas Bandara Wilayah VI memastikan pada pihak Airlines bahwa jikalau kondisi ini masih berlangsung sampai dengan ada penerbangan direct ke Jeddah dari BIM maka diminta Ap2 untuk membantu melakukan penanganan terhadap penumpang yang diundur keberangkatannya sampai waktu yang belum ditentukan. (*)