Padang – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyetujui usulan Pemerintah Sumatera Barat untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Ranah Minang.

Persetujuan mengenai penerapan PSBB ini, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Terawan Agus Putranto tertanggal 17 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/260/2020. Dengan pertimbangan, melihat fakta di Sumatera Barat telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus pandemi COVID-19 yang cukup signifikan.

Dengan telah disetujuinya usulan PSBB tersebut, Menteri Terawan mewajibkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk wajib melaksanakan PSBB secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut, dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika kemudian masih terdapat bukti penyebaran.

Selain itu, Kemenkes juga menginstruksikan dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten dan kota yang ada. Termasuk, membantu kabupaten dan kota yang belum memiliki persiapan tersebut.

Sementara,
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, ketika ditanyakan wartawan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus yang telah menyetujui usulan PSBB untuk skala Provinsi. Menurutnya, PSBB merupakan langkah yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi mematikan ini. Pasca disetujui kata Nasrul, pihaknya sesegera mungkin mensosialisasi PSBB kepada masyarakat, sebelum kemudian benar-benar diterapkan sepenuhnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Menteri Terawan yang sudah cepat tanggap, menyetujui usulan kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, juga termasuk anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang sudah berjuang dipusat agar usulan kita ini disetujui. PSBB, adalah langkah terbaik saat ini untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini,”kata Nasrul Abit, Sabtu 18 April 2020.

Menurut Nasrul Abit, salah satu dasar pertimbangan kenapa Sumbar harus menerapkan PSBB, karena adanya tren kenaikan kasus pandemi COVID-19. Penyebarannya, sudah mulai merata di Sumatera Barat.

Dengan adanya penerapan PSBB ini, tentu merupakan langkah yang sangat positif. Kita akan terapkan sebaik mungkin, sesuai dengan ketentuan yang ada. Hari ini, kita akan bahas lebih detail dengan instansi terkait lainnnya.

“Hari ini, kita akan rapat dan bahas dengan instansi terkait. Ada dari Dinas Perhubungan, Tenaga Kerja dan lain-lain. Karena, nanti setelah PSBB kita terapkan, tentu pelaksanaannya akan lebih ketat. Sebelum diterapkan, kita akan sosialisasikan dulu selama tiga hari,”ujar Nasrul Abit.

Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada wartawan menyebutkan periode PSBB dilaksanakan selama dua minggu.

“Direncanakan hari Rabu tanggal 22 April kita sudah mulai terapkan PSBB Provinsi Sumbar, untuk dua minggu lamanya,” ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat persiapan PSBB Sumbar dengan OPD terkait di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (18/4/202).

Nasrul Abit berharap, semua masyarakat baik yang ada di rantau maupun yang ada di Sumatera Barat, dapat memahami langkah yang kita ambil ini. Jangan lagi ada perdebatan, karean semua ini adalah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin masuk ke Sumbar, untuk berfikit dua kali. Karena, setelah PSBB resmi kita terapkan, maka seluruh pergerakan orang akan kita perketat atau kita batasi.

“Penerapannya harus tegas. Tidak main-main. Yang masuk ke Sumbar, akan kita karantina. Kemarin, sudah ada 114 orang yang kita bawa ke balai diklat Provinsi. Kita harus tegas,”kata Nasrul Abit. TNI dan Polri akan kita libatkan betul. Jadi, saya harap semuanya bisa memahami dan disiplin selama penerapan PSBB ini. Ini semua, agar persoalan penyebaran COVId-19 dapat kita selesaikan,” tutup Nasrul Abit.(*)