PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta petugas anestesi meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Provinsi Aceh saat ini memerlukan banyak tambahan dokter anestesi, karena masih banyak rumah sakit di daerah ini yang mengalami kekurangan tenaga dokter bidang tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wagub Nasrul Abit saat membuka Seminar dan Workshop Nasional dalam Mukernas ke XII Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) di Hotel Inna Muara Padang, Jumat (23/8/2019).

Mukernas ke XII IPAI merupakan pertemuan tingkat nasional untuk meningkatkan kemampuan dokter spesialis anestesi. Kegiatan tersebut bertemakan “Meningkatkan mutu pelayanan anestesi melalui optimalisasi kinerja penata anestesi dan harmonisasi hubungan dengan mintra kerja” yang diselenggarakan selama empat hari mulai dari tanggal 22 – 25 Agustus 2019.

“Saat ini di Sumatera Barat baru memiliki 135 Penata Anestesi, dan 35 Dokter Anestesi. Padahal di Sumbar, jumlah rumah sakit mencapai 75 yang tersebar di berbagai daerah.

“Idealnya Sumatera Barat harus memiliki 1.080 Penata Anestesia, minimal satu rumah sakit, satu Perawat Anestesia, dan minimal empat Penata Anestesi,” sebut Nasrul, Jumat (23/8/2019).

“Meski jumlah spesialis anestesi di Sumbar sangat minim, saya berharap para dokter yang ada agar aktif memperbarui pengetahuannya,” katanya.

Terkait kekurangan ini, menurutnya berdasarkan kewenangan pemerintah daerah masing-masing, rumah sakit tipe B tanggungjawab pemerintah provinsi, sedangkan tipe C tanggungjawab Pemda kota dan kabupaten, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Tapi untungnya tahun ini, Universitas Baiturrahmah membuka jurusan Anestesi, kabarnya Universitas Negeri Padang juga akan membuka. Jadi ini peluang bagi perguruan tinggi, dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Penata Anestesi ke depan,” ungkap Nasrul.

Kendati demikian, untuk membantu program kerja Penata Anestesi ini, pemerintah daerah tetap harus bekerja sesuai kewenangan daerah. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan harapan ada pembenahan sektor kesehatan di daerah masing-masing.

“Sekarang ini sektor kesehatan sudah diutamakan, 20 persen sudah dimasukkan RPJM 2020-2024, demi mencapai SDM unggul dan untuk Indonesia maju,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, mengharapkan pemerintah daerah dan organisasi IPAI mampu merangkul segala komponen Penata Keanestesian yang ada.

Ketua DPP IPAI, Dorce Tandung melaporkan, sampai saat ini beberapa regulasi yang dibuat Kemenkes RI sudah mengkoomodir kebutuhan anggota IPAI. Namun terkait kinerja Penata Anestesi belum ada keseragaman di setiap daerah.

Dorce juga meminta kepada para penata anestesi yang sudah diambil sumpahnya untuk bisa menjalankan profesi khususnya dengan baik dan setiap anggota diwajibkan untuk meningkatkan mutu dan kinerja Penata Anestesi dan harmonisasi hubungan dengan mitra kinerja.

“Intinya kalau ada Rumah Sakit yang memiliki kamar bedah, maka akan ada penata anestesi yang professional di sana. Kita ingin mereka bisa menjaga sumpah ini dengan baik,” paparnya.

Dorce menambahkan, penata anestesi merupakan profesi khusus yang bekerja di RS yang memiliki kamar bedah, karena memang penata anestesi ini mitra dari dokter yang bertugas dalam hal membius pasien.